Menteri KOMINFO RI, Jhony G.Plate
POJOK NUSANTARA- Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelesaikan penandatanganan kontrak payung untuk percepatan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Menkominfo Johnny G. Plate mendorong pihak konsorsium untuk membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi berlangsung dengan baik.
“Tentu kita perlu melakukan komunikasi secara baik dan terus-menerus dengan pemerintah daerah, dan lingkungan di mana pelaksanaan pekerjaan itu dilakukan,” ujarnya dalam pembukaan Kick-off Meeting Langkah-langkah Implementasi Program Infrastruktur BTS dan Pola Bisnis BTS, di Denpasar Bali, Kamis (25/03/2021).
Menteri Johnny menekankan hal itu untuk menghindari adanya resistensi dari masyarakat dan pemerintah daerah karena alasan sederhana, seperti tidak adanya komunikasi dengan pemerintah daerah. “Ini harusnya dari awal itu dilakukan agar dibuka komunikasi, sehingga permasalahan-permasalahan itu kita sudah mengetahui lebih awal dan bisa diselesaikan dengan cepat,” tandasnya.
Menurut Menkominfo, percepatan pembangunan BTS 4G bukan pekerjaan yang mudah. Namun juga bukan berarti tidak bisa dikerjakan. “Saya percaya dengan pengalaman, kemampuan, keahlian yang kita miliki bisa kita lakukan. Tetapi karena ini satu operasi pembangunan pekerjaan yang besar, tidak saja dalam jumlah tetapi sebarannya dan tantangan wilayahnya, maka di situlah kita butuh untuk melakukan koordinasi,” ujarnya.
Menteri Johnny menilai jika dilengkapi dan dibantu project management office, maka secara periodik percepatan pembangunan BTS 4G mempunyai milestone perkembangan aktivitas. “Sehingga Kementerian Kominfo maupun konsorsium dapat mengikuti perkembangan yang terjadi, termasuk bagaimana cara penyelesaian jika terjadi hambatan,” ungkapnya.
Penandatanganan kontrak payung sebelumnya dilakukan dalam dua tahap, yakni Kontrak Paket 1 dan Paket 2 pada 29 Januari 2021. Untuk Paket 3, Paket 4 dan Paket 5 dilaksanakan tanggal 27 Februari 2021 dengan menggunakan teknologi hologram, dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara, Jakarta.
Menurut Menteri Johnny, usai dilakukan penandatanganan kontrak payung untuk semua Paket, selanjutnya Kementerian Kominfo berinisiatif menggelar Kick-off Meeting bersama seluruh konsorsium atau mitra pemenang.
Melalui Kick-off Meeting, pemerintah ingin memastikan pekerjaan dilakukan secara terbuka, transparan, dan penuh tanggung jawab. Hal tersebut agar dapat diketahui dimana letak permasalahan sebelum dimulainya pengerjaan semua Paket. Oleh karena itu, komunikasi dengan Pemda juga menjadi salah satu perhatian serius.
“Ada beberapa catatan yang menjadi perhatian kita, disamping pilihan teknologi dan berbagai pilihan teknologi yang kita lakukan dan kompleksitas disrupsi teknologi yang ada, juga komunikasi dengan daerah harus baik,” jelasnya.
Jaga Ruang Digital
Dalam pertemuan itu, Menteri Kominfo memaparkan tugas Pemerintah untuk menjaga ruang digital agar selalu dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan negara dan masyarakat.
“Tidak saja terkait dengan hal-hal yang berbau politik, tetapi secara khusus pada saat pemerintah membangun infrastruktur secara masif, kita juga berharap digital ekonomi kita diisi oleh pelaku-pelaku usaha digital nasional kita. Karenanya, kita juga perlu tidak saja membangun fisiknya, tapi pemanfaatannya juga harus kita pastikan hadir,” tandasnya.
Oleh karena itu, Menteri Johnny mengajak semua pihak membangun infrastruktur fisik, memastikan infrastruktur aktif tercapai dan digital downstream atau hilirisasi dari teknologi digital merupakan tanggung jawab bersama.
“Semuanya kita manfaatkan oleh kita sendiri, bukan perfectionist tetapi optimalisasi dan maksimalisasi kemampuan di dalam negeri. Kita tidak saja menjadi bangsa konsumen yang hebat dan besar, tapi kita juga harus mampu beranjak menjadi bangsa produsen yang menghasilkannya,” jelasnya.
Menteri Kominfo menjelaskan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah menunjukkan masa depan bangsa dan negara tidak hanya menjadi bangsa konsumen. Indonesia harus dikenal sebagai negara yang mempunyai institusi bisnis di bidang digital yang memadai.
“Karenanya Kominfo akan berikan dukungan terhadap semua usaha-usaha oleh anak negeri di bidang digital economy, membangun platform, membangun Smart Cities, membangun perusahaan digital pemula, meningkatkan unicorn kita di dalam negeri, dan kita juga membutuhkan talenta atau sumber daya yang hebat,” imbuhnya.(Kominfo/PN)
