Siaran Pers No. 322/HM/KOMINFO/09/2021
Rabu, 8 September 2021
Tentang
POJOK NUSANTARA – Jakarta, Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo mengenai agenda percepatan transformasi digital nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun Peta Jalan Indonesia Digital tahun 2021-2024 sebagai panduan strategis yang memandu perjalanan transformasi digital bangsa.
Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan transformasi digital dilakukan dengan fokus pada 10 sektor prioritas untuk mempercepat terwujudnya infrastruktur, pemerintahan, ekonomi dan masyarakat digital.
“Yakni sektor transportasi dan pariwisata digital, perdagangan digital, jasa keuangan digital, media dan hiburan digital, pertanian dan perikanan digital, real estate dan perkotaan digital, pendidikan digital, kesehatan digital, digitalisasi perindustrian, serta digitalisasi pemerintahan.” ujarnya dalam Diskusi Online “Aman Bertransaksi di Era Digital” dari Jakarta, Rabu (08/09/2021).
Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo telah merinci Peta Jalan Indonesia Digital dalam 100 inisiatif utama untuk dilaksanakan secara kolaboratif bersama dengan seluruh kementerian, lembaga pusat dan daerah, pelaku usaha, serta masyarakat umum dalam 10 sektor prioritas tersebut.
“Sebagai salah satu sektor strategis dalam agenda transformasi digital nasional, sektor ekonomi digital menjadi pilar penting bagi terciptanya transformasi ekonomi yang sinergis, yang optimal dan yang berkesinambungan,” jelasnya.
Menkominfo menjelaskan di tengah pandemi Covid-19, revolusi industri 4.0 menjadi salah satu faktor katalis yang mengakselerasi agenda transformasi digital Indonesia.
“Momentum ini juga dapat mendorong terciptanya transformasi ekonomi pada tiga fokus utama, yakni hilirisasi ekonomi khususnya di sektor digital, digitalisasi UMKM, dan ekonomi hijau,” tandasnya.
Pertumbuhan Ekonomi
Mengenai percepatan transformasi digital semasa pandemi, Menteri Johnny menyatakan, kebijakan pemerintah melalui penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terdesentralisasi dan bertahap, dapat memberikan dampak positif pada perekonomian nasional di tahun 2021 dan 2022 mendatang.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan pulih di atas 4,4% pada tahun 2021, dan menguat di atas 5% pada Tahun 2022. Pemulihan ini tercipta dari basis kondisi ketahanan Indonesia yang menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), yang dilakukan secara terdesentralisasi dan bertahap di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang masih terus berlanjut,” ujarnya.
Menkominfo memaparkan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021 didorong secara berimbang oleh pertumbuhan wilayah emerging market and developing economies, yang diprediksi mengalami pertumbuhan sekitar 6%. Sedangkan wilayah advance economies diproyeksikan tumbuh sekitar 5,4%.
Secara keseluruhan, 90% perekonomian negara maju diperkirakan akan pulih tahun 2022 ketika pendapatan perkapita sebelum pandemi.
“Sementara hanya sekitar sepertiga dari negara emerging market and developing ekonomies yang dapat mencapai kondisi serupa, yaitu kembali kepada tingkat pendapatan perkapita sebelum pandemi,” jelasnya.
Indonesia menjadi satu dari empat negara lainnya di dunia yang diprediksi pertumbuhan ekonominya mencapai kondisi serupa, yakni di antaranya China, Indonesia, Thailand, dan Brazil. Meski perekonomian dunia diprediksi pulih tahun 2021, ada beberapa resiko tetap perlu diantisipasi.
“Seperti kemungkinan wabah Covid-19 yang berulang dan besar di tengah situasi vaksinasi yang tertunda dan tidak merata, tekanan keuangan khususnya yang disebabkan oleh tingkat hutang yang meningkat, dan kebijakan fiskal yang agresif dalam upaya mengatasi pandemi,” papar Menteri Johnny.
Menurut Menkominfo, risiko lain yang juga perlu diantisipasi yakni, potensi kenaikan inflasi dan tingkat investasi yang lemah. Hal tersebut berdampak pada kualitas pertumbuhan perekonomian, khususnya untuk investasi pada human capital.
Di sisi lain, perekonomian dunia yang tengah mengalami pemulihan akibat pertumbuhan global diprediksi mencapai 5,6% pada tahun 2021. Angka pertumbuhan tersebut sebagian besar ditopang oleh faktor akses vaksin Covid-19 yang stabil meskipun masih belum merata diseluruh dunia.
“Sehingga perekonomian dapat perlahan kembali dibuka dalam koridor keamanan dan keselamatan yang terukur, dengan mengikuti protokol kesehatan secara tertib,” imbuhnya.
Diskusi online yang digelar Tempo itu juga menghadirkan Ketua Komisi I DPR-RI; Meutya Hafid, Tenaga Ahli Bidang Tata Kelola Aptika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo; Mariam F. Barata, Ahli Hukum e-commerce Universitas Padjajaran; Sinta Dewi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia; Tulus Abadi, dan Data Privacy Officer Lead OVO; Bernhard Ruben Fritz Sumigar.(Yo/PN)
